Pramono: Dipo Alam Harus Laporkan Kongkalikong Semua Kementerian ke KPK

 
 
 
Foto: detikcom

Jakarta – Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung Seskab Dipo Alam melaporkan kongkalikong di semua kementerian ke KPK. Dipo harus menyertakan bukti lengkap untuk mempermudah KPK memproses hal tersebut.

“Yang pertama tentu gerakan untuk pemberantasan korupsi itu pasti didukung. Langkah untuk melaporkan ke KPK, itu langkah yang paling benar. Tentu harus memiliki data yang benar, jangan sampai backfire dari yang bersangkutan karena datanya nggak benar,” kata Pramono.

Hal ini disampaikan Pramono kepada detikcom, Senin (26/11/2012).

Menurut Pramono, sudah sepatutnya praktik kongkalikong baik di pemerintahan maupun legislatif. Presiden SBY dimintanya untuk tegas terhadap kementerian yang kongkalikong.

“Sebagai pimpinan DPR saya mendukung langkah Pak Dipo termasuk melaporkan ke KPK. Hal yang berkaitan dengan korupsi menurut saya Presiden SBY tidak boleh melindungi pembantunya, karena sudah masuk kewenangan KPK,” tegasnya.

Seskab Dipo Alam mengungkap bahwa terdapat lebih dari tiga kementerian yang melakukan praktik kongkalikong anggaran dengan anggota DPR. Menurutnya, ia siap melaporkan kementerian lain yang diduga melakukan kongkalikong ke KPK.

“Laporannya lebih dari tiga. Apakah laporan eselon satu baik Wamen, Sekjen, Dirjen saya abaikan? Saya harus tanggapi. Saya ingin beritahu pada kolega sistem dan jangan sangka ini biasa saja, bawahan dan atasan sudah melihat juga. Apakah dia anggota DPR atau kementerian, laki-laki atau perempuan, dan sebagainya,” kata Dipo Alam.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengan komisi II DPR tentang Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 1 BPK RI TA 2012, evaluasi pelaksanaan APBN TA 2012 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Menurutnya, soal apakah dia memiliki bukti dari praktek kongklikong Kementerian dan DPR yang disampikannya kepada KPK, Dipo menegaskan laporan itu sudah berserta lampiran bukti. Soal tiga kementerian yang sudah dilaporkannya kepada KPK, ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum itu kepada KPK baik untuk memanggil yang terlapor maupun upaya lain sebagaimana mekanisme yang berlaku di KPK.

“Tiga kementerian itu bukan kepada menterinya langsung, itu terserah kepada KPK. Tapi saya tidak bisa membiarkan ketika semuanya perhatian dengan DPR. Seperti Pak Dahlan, ia menyatakan betul pak surat (edaran) bapak manjur,” terangnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s